Kemenko Polhukam Gelar Rakor Peningkatan IKP Tahun 2025

Tabloidbijak.co - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi menggelar Rapat Koordinasi Peningkatan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2025 sekaligus Sinkronisasi Program Prioritas Presiden di Provinsi Sumatera Barat, Kamis 14 Agustus 2025, di Hotel Santika Premiere Padang.

Kegiatan ini bertujuan membahas strategi peningkatan nilai Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Tahun 2025 sekaligus koordinasi pelaksanaan program prioritas Presiden di daerah.

Rapat tersebut dihadiri pejabat dari berbagai instansi, antara lain Sekdaprov Sumbar, Arry Yuswandi, Kabid Humas Polda Sumbar, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, Kepala Badan Kesbangpol, Ketua Komisi Informasi, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumbar, unsur TNI, serta puluhan perwakilan media cetak, elektronik, dan online di wilayah Padang.

Kepala Bidang Media Massa Kemenko Polhukam, Muhammad Burhan, memaparkan bahwa IKP Sumbar pada tahun 2024 mencapai skor 66,61 atau berada pada kategori “cukup bebas”. Namun, angka tersebut dinilai masih menjadi tantangan agar tidak menurun di tahun berikutnya.

“Peningkatan IKP 2025 memerlukan langkah strategis, salah satunya memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan di bidang pers. Kemerdekaan pers tidak hanya soal hak jurnalis dalam meliput, tetapi juga hak masyarakat memperoleh informasi yang benar dan berimbang,” ujarnya.

Rapat ini menghadirkan tiga narasumber diantaranya, Kepala Bappeda Sumatera Barat, Medi Iswandi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Siti Aisyah, serta Ketua KPID Sumatera Barat, Robert Cenedy.

Kepala Bappeda, Medi Iswandi tampil sebagai jembatan antara agenda nasional dan kebutuhan lokal. Ia menjelaskan bagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, diterjemahkan khusus untuk Sumatera Barat.

Medi menekankan bahwa RPJMN diserahkan pada masing-masing provinsi agar diselaraskan dengan target lima tahun ke depan. Untuk Sumbar, terdapat lebih dari 100 program yang akan dijalankan, mulai dari penguatan ekonomi, peningkatan kualitas SDM, penguatan sosial-budaya, penanggulangan bencana, hingga perbaikan konektivitas antarwilayah.

Medi Iswandi menyoroti tantangan ekonomi di Sumbar, di mana 25 persen perekonomian provinsi masih bertumpu pada Kota Padang.

“Kita tidak bisa membiarkan pertumbuhan hanya terkonsentrasi di satu titik. RPJMN menjadi kerangka agar pembangunan bisa dirasakan seluruh wilayah Sumbar,” ujarnya. (*)